KONAWE, KOMPAZ.ID – Peredaran luas sebuah video yang menyeret nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., di media sosial memicu gelombang kritik dari masyarakat. Walaupun Made Asmaya telah membantah konten tersebut, isu ini justru meluas menjadi sorotan tajam terhadap kinerja dewan secara keseluruhan.
I Made Asmaya memberikan klarifikasi resmi di rumah jabatannya pada Jumat malam (26/9/2025). Ia memastikan video yang beredar itu bukan hasil karyanya dan meminta publik untuk berhati-hati.
“Di era digital saat ini, hampir semua orang bisa membuat konten, apalagi dengan dukungan aplikasi. Tapi saya pastikan, video itu bukan konten yang saya buat,” ujar I Made Asmaya.
Alih-alih mereda, klarifikasi tersebut justru seakan menjadi pemantik bagi netizen untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kinerja perwakilan rakyat di Konawe. Kolom komentar media sosial dipenuhi kritik keras, menuding Ketua DPRD hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak substansial.
Salah satu komentar dari netizen dengan akun Goro Asambu secara terbuka menuntut agar I Made Asmaya mundur dari jabatannya. Komentar tersebut secara eksplisit menyebut bahwa Ketua DPRD “tidak ada kerja yang kongkrit” dan malah “joget-joget.”
Netizen itu juga merinci berbagai masalah daerah yang dinilai terabaikan, termasuk kesulitan lapangan pekerjaan, carut marutnya masalah P3K, kesenjangan sosial, buruknya pelayanan kesehatan, dan infrastruktur yang belum merata.
“Bapak di gaji oleh rakyat bukan untuk joget-joget, sangat mencederai hati masyarakat Konawe yang sedang berjuang dengan kerasnya kehidupan. Ketua DPR konawe mundur kerjanya cuma joget-joget. Viralkan biar di Pecat oleh PDI Perjuangan,” demikian bunyi tuntutan yang mengaitkan isu kinerja dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Menanggapi situasi ini, I Made Asmaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia berharap publik dapat membedakan mana konten yang benar dan mana yang merugikan orang lain demi kepentingan viral atau komersial.
“Mari kita bijak bermedia sosial. Jangan karena mengejar kepentingan konten atau komersial, orang lain yang justru dirugikan,” tutupnya, mengharapkan perdebatan kembali fokus pada isu-isu pembangunan daerah. (Red*)
