KONAWE, KOMPAZ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menyatakan komitmen serius untuk menindaklanjuti enam poin aspirasi krusial yang diserahkan oleh Pengurus Besar Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya (PB. HAM Konawe Raya). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., usai menerima ratusan massa aksi damai di depan Gedung DPRD Konawe pada Selasa, 2 September 2025.
Massa aksi, yang dikoordinasi oleh Muh. Supril, menyampaikan orasi yang menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari kinerja wakil rakyat hingga isu ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. PB. HAM Konawe Raya menilai legislatif lamban dalam menuntaskan persoalan yang merugikan masyarakat.
Meski berlangsung kritis, aksi unjuk rasa ini berjalan tertib, aman, dan kondusif berkat pengamanan ketat dari Polres Konawe. Supril menekankan bahwa tujuan aksi adalah menyampaikan suara rakyat yang selama ini kurang didengar.
Menanggapi hal tersebut, I Made Asmaya mengapresiasi kedatangan para aktivis muda. Ia menegaskan bahwa DPRD akan memperlakukan PB. HAM Konawe Raya sebagai mitra kritis yang konstruktif.
“Kami ucapkan terima kasih kepada PB. HAM Konawe Raya karena telah menjadi mitra kritis dan selalu mengingatkan kami untuk terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Konawe. Apalagi kami dipilih oleh rakyat,” ujar I Made Asmaya setelah menerima berkas pernyataan sikap.
Ketua DPRD tersebut berjanji untuk segera menindaklanjuti dan mengkaji enam poin tuntutan yang telah diterima secara resmi.
Enam poin tuntutan yang diserahkan oleh PB. HAM Konawe Raya merupakan fokus utama yang akan dibahas dan diupayakan penyelesaiannya oleh DPRD Konawe:
- Evaluasi Kinerja Anggota: Mendesak DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggotanya agar bekerja pro-rakyat tanpa adanya kepentingan dan gaya hidup mewah di atas penderitaan rakyat.
- Dana CSR Pendidikan: Mendesak DPRD untuk menekan seluruh pimpinan perusahaan pertambangan dan kelapa sawit agar memberikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pendidikan
- Penolakan Kenaikan Pajak: Mendesak DPRD untuk menekan Bupati Konawe agar tidak menaikkan pajak di Kabupaten Konawe.
- Ketenagakerjaan: Mendesak evaluasi terhadap perusahaan terkait praktik PHK sepihak dan upah murah terhadap buruh di Konawe.
- Pelayanan Kesehatan: Mendesak evaluasi terhadap pelayanan di RSUD Konawe yang tidak maksimal, serta menghentikan pembelian obat di luar rumah sakit.
- Tunjangan DPR: Menolak tunjangan DPR sebagai simbol ketimpangan di tengah biaya hidup masyarakat yang terus meningkat.
DPRD Konawe berkomitmen untuk memastikan aspirasi ini diperjuangkan dan ditindaklanjuti secara serius, baik melalui fungsi pengawasan, legislasi, maupun budgeting, demi mewujudkan tata kelola daerah yang lebih transparan dan berkeadilan sosial. (Red.)
