Konawe, Kompaz.id – Ratusan petani di Kecamatan Asinua menghadapi ancaman gagal panen akibat kerusakan Bendung Daerah Irigasi (D.I) Asinua yang tidak kunjung diperbaiki. Infrastruktur vital ini mengaliri lahan pertanian seluas 100 hektare di dua desa, namun kondisinya kian memprihatinkan.
Bendung sadap yang menjadi sumber pengairan bagi persawahan di Desa Asinua Jaya dan Desa Asipako tersebut dilaporkan tidak berfungsi optimal. Ketiadaan perhatian dari Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai instansi teknis pengelola membuat kerusakan terus bertambah parah.
Jufri, seorang petani setempat, mengungkapkan bahwa konstruksi bendung yang tidak memiliki mercu memaksa para petani melakukan pembendungan secara manual. Cara darurat ini dilakukan agar air dapat dialirkan ke areal persawahan mereka.
“Karena bendung tidak memiliki mercu, kami harus membuat bendungan sendiri supaya air bisa masuk ke sawah. Ini tentu tidak efisien dan memakan tenaga ekstra,” ujar Jufri saat ditemui, Senin, 15 Desember 2025.
Persoalan bertambah rumit dengan kondisi saluran distribusi yang sudah tidak berfungsi maksimal. Endapan lumpur dan material pasir menutupi saluran hingga ketinggian hampir satu meter, mengakibatkan aliran air terhambat total.
Jufri menjelaskan bahwa saluran irigasi tanpa pelapis (lining) membuat sedimentasi berlangsung cepat. Tanpa pemeliharaan rutin, saluran tersebut kini praktis tidak dapat digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian.
“Saluran tertimbun tanah dan pasir karena tidak ada pelapis. Kondisinya sudah sangat parah dan membutuhkan penanganan serius,” tuturnya.
Mewakili ratusan petani yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut, Jufri mendesak pemerintah daerah dan BWS untuk segera turun tangan. Menurutnya, skala kerusakan sudah melampaui kemampuan petani untuk memperbaiki secara gotong royong.
“Ini bukan pekerjaan yang bisa kami selesaikan sendiri. Kami sangat berharap ada perhatian nyata dari pemda dan BWS untuk memulihkan fungsi bendung dan saluran irigasi,” tegasnya.
Hingga saat ini, baik Pemkab Konawe maupun BWS Sulawesi Tenggara belum memberikan respons resmi terkait keluhan para petani. Kondisi ini mencerminkan lemahnya dukungan pemerintah terhadap infrastruktur pertanian di daerah, padahal program ketahanan pangan nasional menjadi prioritas.
Reporter: Tim Redaksi
