KOMPAZ.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa di depan Kantor Bupati Konawe, Senin (15/6/2026), berlangsung hingga menjelang sore. Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertanian Universitas Lakidende (Unilaki) Cabang Konawe dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Konawe yang berkolaborasi dalam Kelompok Cipayung menyampaikan berbagai tuntutan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe yang dinilai perlu segera dibenahi.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Konawe bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Situasi sempat memanas ketika massa mencoba menerobos pintu utama Kantor Bupati dan berupaya membakar ban bekas. Namun, aparat keamanan berhasil mengendalikan keadaan sehingga demonstrasi tetap berlangsung kondusif.
Dalam orasinya, para mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Konawe mengurangi kegiatan seremonial di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Mereka juga mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog dengan kalangan mahasiswa.
“Kami butuh solusi sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Kami ingin berdiskusi dan memberikan masukan kepada Bupati Yusran Akbar agar saran dan pendapat kami dapat diakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Azriel, salah satu koordinator lapangan.
Ketua HMI Cabang Konawe, Ripaldi, menilai demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan daerah yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Eksekutif tidak pernah membuka ruang untuk bertemu dengan para pengkritik yang membawa solusi,” tegasnya.
Para demonstran mengaku bangga karena Bupati Yusran Akbar merupakan putra asli Konawe, alumni Universitas Lakidende, sekaligus kader HMI Cabang Konawe. Namun, mereka menyayangkan sikap kepala daerah yang dinilai sulit ditemui untuk berdialog.
Senada dengan itu, Ketua PMII Cabang Konawe, Hardiansyah, menyoroti sejumlah persoalan internal pemerintahan daerah. Salah satunya terkait pembatalan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pelantikan TPA Mataiwoi yang menurutnya menjadi indikator penting dalam menguji integritas pemerintahan di awal masa kepemimpinan.
“Kami hadir untuk mengingatkan kakanda. Banyak persoalan mendesak berasal dari internal pemerintahan daerah. Pembatalan SK Bupati terkait pelantikan TPA Mataiwoi menunjukkan integritas yang harus diuji sejak tahun pertama kepemimpinan,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti capaian penurunan angka pengangguran di Kabupaten Konawe. Menurut mereka, keberadaan kawasan industri besar seperti PDNI, OSS, dan SCM seharusnya mampu mendorong penyerapan tenaga kerja secara maksimal. Namun, Konawe justru tidak memperoleh penghargaan penurunan angka pengangguran dari pemerintah pusat, sementara daerah tetangga seperti Kolaka Utara, Kolaka, dan Konawe Kepulauan berhasil meraihnya.
Selain itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang beasiswa bagi mahasiswa asal Konawe. Para demonstran menilai program beasiswa yang selama ini berjalan tidak transparan, baik dari sisi mekanisme penyaluran maupun besaran anggaran.
“Kami tahu setiap tahun ada beasiswa dari pemerintah daerah. Namun, kami tidak pernah mengetahui kapan disalurkan dan berapa besar anggarannya,” ungkap salah seorang perwakilan PMII.
Di sektor ketenagakerjaan, massa aksi juga menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja di tiga perusahaan besar yang beroperasi di Konawe. Mereka menduga proses perekrutan tidak lagi dilakukan secara terbuka dan lebih banyak mengutamakan orang-orang tertentu.
Suasana demonstrasi semakin memanas saat massa berusaha mendekati pintu utama Kantor Bupati. Di tengah aksi, sejumlah orator menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk mencari jabatan, melainkan meminta pemerintah membuka ruang komunikasi.
“Kami datang bukan untuk merebut jabatan. Kami hanya ingin berdiskusi,” teriak salah seorang orator.
Orator lainnya turut mengkritik sikap pemerintah yang dinilai hanya mendekati masyarakat saat momentum politik.
“Inilah bentuk demokrasi di Kabupaten Konawe. Saat kontestasi politik mereka datang menemui kita. Setelah terpilih, jangankan menemui, keluar dari ruang ber-AC saja tidak mau,” ujarnya.
Mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Konawe dapat merespons tuntutan tersebut secara serius dan tidak memandang gerakan mahasiswa sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah, melainkan sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Yusran Akbar belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para demonstran. Aksi akhirnya berakhir menjelang sore setelah aparat keamanan melakukan dialog dengan perwakilan mahasiswa. (Red.)
