SEMARANG, MediaKompaz.id: Lima kepala daerah di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026. Mereka adalah Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Perkara yang menjerat kelima kepala daerah tersebut berbeda, mulai dari dugaan pemerasan, pengadaan barang dan jasa, pengumpulan THR, hingga dugaan gratifikasi.
- Bupati Pati Sudewo
Sudewo menjadi kepala daerah pertama di Jateng yang terjaring OTT KPK pada 2026. Ia diduga meminta uang kepada calon perangkat desa dalam proses pengisian sekitar 601 formasi.
Tarif yang diminta disebut berkisar Rp165 juta-Rp225 juta per calon. Dari praktik tersebut, KPK menduga terkumpul sekitar Rp2,6 miliar.
Sudewo juga dijerat perkara dugaan suap proyek jalur kereta api saat masih menjadi anggota Komisi V DPR RI. Ia diduga menerima sekitar Rp1,371 miliar serta gratifikasi sekitar Rp2,505 miliar.
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Fadia terjaring OTT pada 3 Maret 2026 terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
KPK menduga perusahaan yang terkait dengan keluarga Fadia mendapatkan sejumlah proyek pemerintah. Nilai proyek PT Raja Nusantara Berjaya disebut mencapai sekitar Rp46 miliar, dengan sekitar Rp19 miliar diduga mengalir kepada keluarga Fadia.
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Syamsul diamankan KPK pada 13 Maret 2026 dalam perkara dugaan pengumpulan uang THR dari perangkat daerah.
KPK menduga Syamsul memerintahkan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono mengumpulkan uang untuk pihak eksternal, termasuk Forkopimda.
Sebanyak 23 perangkat daerah disebut telah menyetor dengan total sekitar Rp610 juta sebelum operasi KPK menghentikan pengumpulan tersebut.
- Bupati Sukoharjo Etik Suryani
Etik terjaring OTT pada 9 Juli 2026 terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
KPK menduga Etik menerima setoran dari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selama 2021-2026, setoran yang disebut diterima mencapai sekitar Rp2,93 miliar.
Etik juga diduga menerima setoran rutin dari organisasi perangkat daerah dengan total sekitar Rp840 juta selama 2024-2026.
- Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Anom menjadi kepala daerah terbaru di Jateng yang terjaring OTT KPK pada akhir Juli 2026.
KPK menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan pengurusan perkara.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 21 orang dan menetapkan empat tersangka. Dari uang yang dikumpulkan, sekitar Rp1,2 miliar diduga diberikan kepada pihak yang disebut dapat membantu pengurusan perkara.
Kelima perkara tersebut kini berproses secara hukum. Penetapan tersangka dan dakwaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, sedangkan bersalah atau tidaknya para terdakwa ditentukan melalui putusan pengadilan.
